Kewajiban Dana Pensiun

Meskipun tidak tampak dalam neraca, banyak perusahaan mempunyai kewajiban kontraktual untuk membayar pensiun yang sekarang dan yang akan datang. Menurut Employee Retirement Income Security Act of 1974 (ERISA) di Amerika Serikat, kewajiban ini benar-benar hutang yang mengandung klaim seperti hak penyitaan bagi pajak pemerintah dan lebih tinggi dari seinua klaim lain. Dengan kata lain, kewajiban ini sangat penting dan berada di atas para kreditor seandainya perusahaan dilikuidasi. Sebagai seorang manajer keuangan, Anda akan berurusan dengan dana pensiun yang mungkin dimiliki perusahaan Anda, karena itu pengertian dasar sangat penting. Baca lebih lanjut

Iklan

Nilai Hak Istimewa Penarikan Obligasi

Meskipun hak istimewa penarikan bermanfaat bagi perusahaan yang mengeluarkannya, namun sebenarnya ketentuan ini berfungsi untuk mencegah kerugian bagi para investor. Bila suku bunga turun dan surat obligasi ditarik, para investor ini dapat inenginvestasi dalam obligasi lain hanya dengan mengorbankan hasil sampai jatuh tempo. Karena itu, hak istimewa penarikan biasanya tidak gratis bagi pcminjam. Harga perolehannya, atau nilainya, diukur pada waktu dikeluarkan yaitu selisih hasil atas obligasi yang bisa ditarik kembali dengan hasil yang diperlukan seandainya surat berharga itu tidak dapat ditarik kembali (noncallablej. Nilai ini ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan di pasar untuk surat-surat berharga yang dapat ditarik kembali. Baca lebih lanjut

Sertifikat Kepercayaan Atas Peralatan (EQUIPMENT TRUST CERTIFICATE)

Meskipun pembiayaan peralatan dengan kepercayaan merupakan bentuk pembiayaan dengan lease, sertifikat-sertifikat itu sendiri merupakan investasi menengah sampai jangka panjang yang labanya tetap. Metode pembiayaan ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan kereta api untuk membiayai perolehan lok-lok dan kereta api. Menurut metode ini. perusahaan kereta api mengadakan perjanjian dengan wali untuk membeli peralatan dan produsennva. Perusahaan kereta api menaudatangani kontrak dengan produsen untuk pembuatan peralatan tertentu. Pada saat peralatan dikirim, sertifikat-sertifikat kepercayaan atas peralatan dijual kepada para investor. Baca lebih lanjut

Hubungan Keuangan dengan Pemerintah

Bank Indonesia bertindak sebagai pemegang kas pemerintah, di samping memberikan kredit dalam rekening koran kepada pemerintah untuk memperkuat kas negara menurut keperluan sebagaimana ditetapkan dalam APBN, serta memberikan jasa-jasa perbankan lainnya kepada pemerintah. Dengan demikian dimungkinkan adanya pemusatan penyimpangan semua keuangan negara, sehingga dapat dicapai penatausahaan yang lebih efisien dari penerimaan dan pengeluaran negara. Baca lebih lanjut

Tinjauan Umum Lembaga Keuangan Indonesia

LANDASAN hukum sistem perbankan di Indonesia mula-mula adalah Undang-undang Nomor 11 tahun 1953 tentang Pokok Bank Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1955 tentang Pengawasan terhadap Urusan Kredit yang diumumkan dalam Lembaran Negara Nomor 2 tahun 1955. Setelah melewati kurun waktu lebih dari sepuluh tahun setelah berlakunya undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut, disertai dengan perkembangan politik dan perekonomian yang telah terjadi dalam periode tersebut, dipandang perlu oleh pemerintah untuk mengadakan penyehatan tata perbankan pada khususnya, serta pengamanan keuangan negara pada umumnya seperti yang ditegaskan dalam Pasal 55 Keputusan MPRS Nomor XXII/MPRS/1966. Baca lebih lanjut